Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang terbagi dalam beberapa bidang. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan bagian penting yangmengelola tugas administrasi termasuk arsip kepegawaian. Permasalahan yang terjad…
Budaya organisasi yang kuat dapat menciptakan komitmen antar anggota dan loyalitas terhadap organisasi. Fenomena belum optimalnya tingkat loyalitas pegawai terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, hal ini terlihat dari kedisiplinan serta tanggung jawab pegawai yang mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap…
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,…
ABSTRAK Sindy Rahmawati, “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022”, Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Moh. Haris, S.E., M.Si., dan Sumanto, S.H., M.H., Agustus 2023, 83 halaman. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Badan Pe…
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berlaku sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetapnya. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Dina…
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi subjek pajak yang telah memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Penentuan tarif pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan UU yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis apakah perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 b…
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Metodelogi yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data sekunder dengan metode pengu…
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal telah melakukan perhitungan, pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetapnya namun belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016. Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pengh…
Ima Laelatul Mukfidah, “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”. Tugas Akhir D3 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Resi Yudhaningsih, S.E., M.Si., Akt., CA. dan Dra. Retno Winarti Handayani, M.M., Agustus 2023, 82 halaman. Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui perh…
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang telah melakukan kewajiban perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentan…