Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 22 dan Pasal 23 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku meliputi ketidaksesuaian dalam pengelompokkan objek PPh, penentuan dasar pengenaan pajak, penentuan tarif PPh, pemotongan PPh dan pelaporan…